Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan dalam Perspektif Keadilan : Analisis Putusan Perkara Nomor 83/PDT.SUS-PHI/2024/PN. BDG
DOI:
https://doi.org/10.37481/sjr.v9i4.1777Keywords:
Principle of Justice, Workers’ Rights, Unilateral Termination, Union Busting, Legal ProtectionAbstract
This study examines and analyzes the application of the principle of justice to the fulfillment of workers' rights at PT. Tip Top Swalayan who were unilaterally terminated, and analyzes the legal protection in Case Number 83/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bdg as reviewed against applicable labor legislation. PT. Tip Top Swalayan, Depok Branch, unilaterally terminated two Employee Union officers on the pretext of a disciplinary violation involving receipt of ujrah funds over nine years through an account under the union's name. This termination is alleged to constitute union busting contrary to Article 28 of Law Number 21 of 2000 on Trade Unions, occurring amid a deadlock in negotiating the Fifth Collective Labor Agreement, which the officers had rejected. This study employs a normative juridical method through a case approach and a comparative approach applied in an integrated manner. The theoretical framework draws on John Rawls' theory of justice as fairness as the grand theory, Hugo Grotius' principle of pacta sunt servanda as the middle theory, and Philipus M. Hadjon's theory of legal protection as the applied theory. The application of the principle of justice has not been adequately realized, as the equal liberty principle and the difference principle were both unfulfilled, particularly regarding the gross misconduct sanction grounded in an unratified draft Collective Labor Agreement contrary to Article 123 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003. Legal protection is likewise inadequate when assessed through pacta sunt servanda and Hadjon's theory, because the retroactive invalidation of a nine year arrangement contradicts the good faith principle under Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, while no concrete evidence of financial loss was established as required under Article 163 of the Herziene Indonesisch Reglement. A comparison with Decision Number 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg from the same court shows that a more substantively just reasoning model already has an actual precedent, yet was not applied consistently in the case under study.
References
A. L. F. Choiriyah, S. A. Naftali, A. Afandi, dan B. M. Karyudi. Hukum Perjanjian di Era Modern. Sidoarjo: Kreasi Cendekia Pustaka, 2026.
A. Surya, P. Aryaningrum, J. A. Y. Wattimena, A. Budhiartie, A. Diar, dan A. H. Alifri. Perlindungan Hukum di Indonesia. Bandung: Penerbit Widina, 2025.
Adam Muhshi. Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.
Agustinus Sihombing. Hukum Perlindungan Konsumen. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2023.
Anatami, Darwis. "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Luar Pengadilan Hubungan Industrial." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 2 (2015): 229.
Andi Syarifuddin. Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Jakarta: Prenada Media, 2020.
Andi Tarigan. Tumpuan Keadilan Rawls. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2026.
Asrul Aswar, ed. Hukum Perjanjian. Makassar: Tohar Media, 2026.
Defi Sulistiowati dan Cicih Wiarsih. "Studi Literatur Pendekatan CALLA dan Media Pop Up Book dalam Peningkatan Minat Membaca di Sekolah Dasar." Jurnal Educatio FKIP UNMA 7, no. 1 (2021): 66.
Eugenius Sumaryono. Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Yogyakarta: PT Kanisius, 2002.
Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur. Hukum Ketenagakerjaan: Telaah Filosofi dan Teori Hubungan Kerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.
Hermansyah, D. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak dalam hal pemutusan hubungan kerja secara sepihak berbasis keadilan sosial (studi kasus PHK di wilayah Jawa Tengah) [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
Kelik Wardiono. Organum Noeticum: Episteme Hukum Noetik di Pusaran Dialektika Modernisme dan Postmodernisme. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2024.
Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 24.
Nabila Destami dan Raihan Fadhlan. "Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Hukum Alam: Analisis Pemikiran Hugo Grotius." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2025): 45.
Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (2009): 137–140.
Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg.
Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bdg.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003.
Rico Saputra Ginting. "Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas Kesalahan Berat." Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, no. 1 (2022): 38.
Serlika Aprita. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. Jember: Pustaka Abadi, 2019.
Shalihah, Fithriatus. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM." UIR Law Review 1, no. 2 (2017): 158.
Simanullang, E. (2025). Pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak (studi Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PN.Bekasi) [Tesis, Universitas Jambi].
Teguh Prasetyo. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Bandung: Nusa Media, 2015.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
Wasino, Arifa Barokah, Laila Rahma Maulida, dan Zainal Ismuwardani. Jejak Sosial: Menyingkap Ketimpangan dan Keadilan di Tengah Masyarakat. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2026.
Wiwik Sri Widiarty. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
Yoyon Mulyana Darusman. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." ADIL: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2016): 36–56.
