Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus : Desa Compang Ndehes, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai)
DOI:
https://doi.org/10.37481/sjr.v8i2.1097Keywords:
APBDes, Village Finance, Budget Management, Transparency, Compang NdehesAbstract
This study aims to analyze the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Compang Ndehes Village, Wae Ri’i Subdistrict, Manggarai Regency. The research employs a qualitative approach with data collected through interviews and documentation. The focus of the research is to understand the sources of village income and how the budget is utilized for village expenditures. The results show that Compang Ndehes Village generates annual revenue of over IDR 1.4 billion, primarily from transfer funds such as Village Funds (Dana Desa), Village Fund Allocation (ADD), and other financial assistance. The budget is allocated to five main areas: village government administration, village development implementation, community development, community empowerment, and emergency response. Budget planning, implementation, and accountability in Compang Ndehes Village are carried out in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 and the Regent Regulation No. 27 of 2015. The findings indicate that the village government has implemented good financial management principles, namely transparency, accountability, participation, orderliness, and budget discipline. Despite a budget deficit of IDR 7,229,864 in 2024, it was resolved through financing receipts, ensuring no budget shortfall at year-end. The study concludes that the management of APBDes in Compang Ndehes Village is fairly effective but still requires continuous supervision and community involvement to ensure optimal use of funds.
References
Caro, C. C. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa diDesa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.Governance e-Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan 4(3):55-69.
Daling, M. 2013. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Jurnal EMBA 83 01(3):82-89.
Desak, W.I. Edy, S. Putra. Adi, I.M.P. 2015.Pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 3(1):245-253.
Dewi, D.A.S. 2018.Paradigma Aparatur Desa Dalam Peggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyrakat. Jurnal Unnes Pandecta 13(2):139-149.
Hartono J. dan J.A. Saputro. 2018.Metode Pengumpualan dan Teknik Analisis Data. Edisi Ketiga. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Iqsan. 2016.Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan 4(1):230-240.
Iznillah, M. L. Amir, H. Yesi, M. 2018.Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. JurnaL Akuntansi, 7(1), 29–41. Jamauddin, Y. Asep, S. Budiman, R. Raden, A.B. 2018.Analsis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 6(1):14-24.
Liando, L.Y. Heince, R. N. W. 2017.Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatab Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 5(2):125205.
Masrudiyanto. Kartika. E, Sari. N, dan Jayanti. N, 2017.Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika 7(1):22-23.
Moleong, Lexy. J. 2012.Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. PT. Remaja Posdakarya.Bandung.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 3 Agustus 2015.
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. 23 Maret 2021.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. 11 April 2018.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014.Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
Siagian, Sondang. P. 2005. Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
Solekhan, M. 2012.Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masnyarakat Dalam Membangun Mek anisme Akuntanbilitas. Edisi Pertama. Setara Press. Malang. Sukmadinata, N. S. 2011.Metode Penelitian Pendidikan. Edisi Ketujuh. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
Sululing, S.2018.Akuntansi Desa Teori dan Praktek. Edisi Pertama. IRDH. Malang. Sujarweni, V. W. 2015.Akuntansi Desa, Panduan Pengelolaan Keuangan Desa. Edisi Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
Virgie, K.A., Delawillia dan Supranoto. 2013.Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara 12 (2):94-103.
Wahjudin, S. 2011.Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua. Read. Banda Aceh:115-176.
Widjaja, H.A.W. 2003. Otonomi Desa.Edisi Pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Surabaya
